SEJARAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
PADA MASA ORDE LAMA
Sejak berdirinya
Negara Indonesia, sudah banyak tokoh yang telah merumuskan untuk perekonomian
yang tepat bagi Indonesia. Sudah 68 tahun Indonesia merdeka tetapi kondisi
perekonomian Indonesia tidak juga membaik. Tingkat kemiskinan dan pengangguran
masih saja tinggi serta pendapatan perkapita masih saja rendah. Indonesia
mencoba untuk memulai membangun pemerintahan sendiri pada wawl kemerdekaan,
tetapi sulit karena di penuhi masala-masalah yang timbul. Pada awal kemerdekaan
itu pula Indonesia di landa gejala politik yang membawa pengaruh pada
perekonomian Negara.
A. Masa Pasca Kemerdekaan (1945 –
1950)
Pada
awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur
ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan
industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya
diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar negri. Pada masa orde ini
perekonomian Indonesia sangat buruk yang di sebabkan oleh:
1. Infalasi yang sangat tinggi, Inflasi yang sangat tinggi ini
di sebabkan oleh beredarnya lebih dari
satu mata uang yang tidak terkendali yang mana pada waktu itu pemerintah
Republik Indonesia hanya memberlakukan hanya tiga mata uang di wilayah Indonesia,
yaitu mata uang Javasche Bank, mata uang Pemerintahan Hindia Belanda, dan mata
uang Pendudukan Jepang.
2. Adanya Blockade oleh Belanda sejak
bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3. Kas Negara Kosong
4.
Eksploitasi besar – besaran pada masa penjajahan
Usaha
- usah yang di lakukan untuk mengatasi kesulitan – kesulitan ekonomi pada masa
orde ini adalah:
a. Program Pinjaman Nasional
dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan
BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b. Upaya menembus blokade dengan
diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika,
dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan
Malaysia.
c. Konferensi Ekonomi Februari 1946
dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi
masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi
makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d. Pembentukan Planning Board
(Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera)
1948
e. Kasimo Plan yang intinya mengenai
usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaanyang praktis.
Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik(mengikuti Mazhab
Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
B.
Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)
Kondisi Ekonomi Indonesia pada masa
liberal masih sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.
1.
Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Bangsa
Indonesia menanggung beban keuangan dan ekonomi, seperti yang telah ditetapkan
dalam hasil KMB. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun
rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah.
2. Politik Keuangan Indonesia tidak
dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Belanda.
3.
Pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem
ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
4.
Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran
pemerintah untuk operasi-operasi keamanan sangat meningkat.
5. Defisit yang harus ditanggung
pemerintah RI pada waktu itu sebesar Rp. 5,1 miliar.
6. Ekspor Indonesia hanya bergantung
pada hasil perkebunan.
7. Angka pertumbuhan jumlah penduduk
besar.
Usaha – usaha yang di lakukan untuk mengatasi kesulitan ini adalah:
1. Gunting Syarifuddin (20 maret
1950)
Kebijakan gunting syarifuddin adalah pemotongan nilai uang.
Tindakan keuangan ini dilakukan pada tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong
semua uang memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 keatas hingga nilainya
tinggal setengahnya. Kebijakan keuangan ini dilakukan pada masa pemerintahan
RIS oleh menteri keuangan pada waktu itu Syarifuddin Prawiranegara.
2. Program Benteng (
Kabinet Natsir )
Gagasan program benteng dituangkan oleh Dr. Sumitro
Djojohadikusumo dalam program kabinet Natsir (September-April 1951). Pada saat
itu Sumitro menjabat sebagai menteri perdagangan. Selam 3 tahun (1950-1953)
lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari
program Benteng ini. Akan tetapi, tujuan dari program ini tidak dapat dicapai
dengan baik. Kegagalan program ini disebabkan para pengusaha pribumi tidak
dapat bersaing dengan perusahaan non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi
liberal. Kegagalan Program Benteng menjadi salah satu sumber defisit keuangan.
Walaupun dilanda krisis moneter, namun menteri keuangan pada masa kabinet
sukiman, Jusuf Wibisono masih memberikan bantuan kredit, khususnya pada
pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah. Dengan memberikan
bantuan tersebut diharapkan masih terdapat pengusaha pribumi sebagai produsen
yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.
3. Nasionalisasi De
Javasche Bank
Pada tanggal 19 Juni
1951, kabinet Sukiman membentuk nasionalisasi De Javasche Bank. Kemudian
berdasarkan keputusan-keputusan pemerintah RI. tanggal 12 Juli 1951, pemerintah
memberhentikan Dr. Houwink sebagai Presiden De Javasche Bank dan mengangkat
Syarifuddin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank yang baru. Pada
tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang
nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai Bank sentral dan
Bank Sirkulasi.
4. Sistem Ekonomi
Ali-Baba
Di prakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo menteri perekonomian
dalam kabinet Ali Sastroamijoyo I. Dalam sistem ini Ali digambarkan sebagai
pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusah non pribumi.
Dalam kebijakan Ali Baba, pengusaha non pribumi diwajibkan memberikan
latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa indonesia agar
dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Selanjutnya, pemerintah menyediakan
kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swata nasional dan memberikan perlindungan
agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini
tidak dapat berjalan dengan baik, sebab pengusah pribumi kurang berpengalaman
sehingga hanya dijadikan lat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
5. Persetujuan
Finansial Ekonomi ( FINEK )
Pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap dikirimkan
suatu delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara
pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi yang dipimpin oleh Anak Agung Gede
Agung pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan sebagai berikut:
· Persetujuan Finek hasil KMB
dibubarkan.
·
Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
·
Hubungan Finek didasarkan pada Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh
perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Karena
pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan ini, maka pemerintah RI
mengambil langkah sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin
Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Hal ini
dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.
Sebagai tindak lanjut daripembubaran uni tersebut, pada tanggal 3 Mei 1956
Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Akibatnya,
banyak pengusaha-pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan
pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda
tersebut.
5. Rencana
Pembangunan Lima Tahun
Pada
masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Ir. Djuanda diangkat
sebagai menteri perancang nasional. Pada bulan Mei 1956, Biro ini berhasil
menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan
dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rencana Undang-Undang tentang rencana
Pembangunan ini disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Pembiayaab
RPLT ini diperkirakan mencapai Rp. 12,5 miliar. RPLT ini tidak dapat berjalan
dengan baik disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.
a) Adanya depresi ekonomi Amerika
Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan
ekspor dan pendapatan negara merosot.
b) .Perjuangan pembebasan Irian Barat
dengan melakukan Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia
menimbulkan gejolak ekonomi.
c) Adanya ketegangan antara pusat dan
daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakannya masing-masing.
6. Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP)
Ketegangan antara
pusat dan daerah pada masa Kabinet Djuanda untuk sementara waktu dapat
diredakan dengan diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Ir. Djuanda
sebagai Perdana Menteri memberikan kesempatan kepada Munap untuk mengubah
rencana pembangunan itu agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang
menyeluruh untuk jangka panjang. Akan tetapi, rencana pembangunan ini tidak
dapat berjalan dengan baik karena menemukan kesulitan dalam menemukan
prioritas. Selain itu ketegangan politik yang tak bisa diredakan juga
mengakibatkkan pecahnya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk mengatasi
pemberontakan ini diperlukan biaya yang sangat besar sehingga emningkatkan
defisit. Sementara itu ketegangan politik antara Indonesia dengan Belanda
menyangkut Irian Barat juga memuncak menuju konfrontasi bersenjata.
C. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Indonesia pada waktu
itu menjurus pada system etatisme, artinya segala-galanya di atur dan di pegang
oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan ekonomi
banyak diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip
ekonomi banyak yang diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun meningkat
40 kali lipat. Dari Rp. 60,5 miliar pada tahun 1960 menjadi Rp. 2.514 miliar
pada tahun 1965, sedangkan penerimaan negara pada tahun 1960 sebanyak Rp. 53,6
miliar, hanya meningkat 17 kali lipat menjadi Rp. 923,4 miliar . Mulai bulan
Januari – Agustus 1966, pengeluaran negara menjadi Rp. 11 miliar, sedangkan penerimaan
negara hanya Rp. 3,5 miliar. Defisit yang semakin meningkat ditutup dengan
pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Akibatnya menambah berat angka
inflasi.
Untuk membendung
inflasi dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah
mengumumkan keputusannya tentang penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai
berikut.
1. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp.
50.
2. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1000 menjadi Rp.
100.
3. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp.
25.000
Usaha ini tidak mampu mengatasi
masalah kemerosotan ekonomi yang ada, pada tanggal 28 maret 1963 di
keluarkanlah landasan baru bagi ekonomi secara menyeluruh. Yaitu Deklarasi
Ekonomi (DEKON). Tujuan di bentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi
yang bersifat nasional, demkratis dan bebas dari
sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan
cara terpimpin.
Dalam pelaksanaannya,
Dekon mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian Indonesia. Kesulitan-kesulitan
ekonomi semakin mencolok. Pada tahun 1961-9162 harga barang-barang pada umumnya
naik 400%. Politik Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat semakin
memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.
Pada tanggal 13
Desember 1965 melalui penetapan Presiden No. 27 tahun 1965, diambillah langkah
devaluasi dengan menjadikan Uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1. Sehingga uang
rupiah baru semestinya bernilai 1000 kali lipat uang lama. Akan tetapi didalam
Masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi uang
rupiah baru. Akibatnya, tindakan moneter pemerintah menekan inflasi ini malah
meningkatkan angka inflasi.
Pada masa Demokrasi
terpimpin ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Akibatnya pemerintah harus mengadakan peneluaran-pengeluaran yang sangat besar,
sehingga harga-harga kebutuhan pokok makin melambung tinggi. Tingkat harga
paling tinggi terjadi pada tahun 1965, yaitu sebesar 200%-300% dari tahun
sebelumnya, seiring dengan ekspor yang semakin lesu dan impor yang dibatasi
karena lemahnya devisa.
Dalam rangka
pelaksanaan ekonomi terpimpin, Presiden Soekarno merasa perlu untuk
mempersatukan semua bank negara kedalam satu bank sentral. Untuk itu
dikeluarkan penpres No. 7 Tahun 1965 tentang pendirian Bank Tunggal Milk
Negara. Tugas bank tersebut sebagai bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum.
Untuk mewujudkan tujuan itu maka dilakukan peleburan bank-bank negara Seperti
Bank koperasi dan Bank Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan negara,
Bank Negara Indonesia kedalam Bank Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Bank
Negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit dengan pekerjaan dan tugas masing-masing.
EKONOMI PADA
MASA ORDE BARU (1965-1998)
Orde Baru adalah
sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Tepatnya
sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Berbeda
dengan pemerintahan Orde Lama, dalam era Orde Baru ini perhatian pemerintah
lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan
ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali
hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis.
Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
lembaga-lembaga dunia lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana Moneter
International (IMF). Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai,
terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan
politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan
tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi
defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi,
termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama.
Arah dan kebijakan Ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah Orde
Baru diarahkan pada pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan pembangunan orde
baru bertumpu pada program yang dikenal dengan sebuah program yang dikenal
dengan Trilogi Pembangunan, yaitu sebagai berikut.
a) Pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b) Pertumbuhan eoknomi yang cukup
tinggi.
c) Stabilitas nasional yabg sehat dan
dinamis.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membuat rakyat bebas
dari kemiskinan di karenakan pertumbuhan ekonomi yang hanya di nikmati oleh
segelintir orang saja. Dampak negatif yang di timbulkan pada masa orde baru ini
adalah:
1. Ketergantungan Terhadap Migas
Migas merupakan salah satu sumber
pendapatan utama bagi anggaran belanja Negara. Jadi harga Migas sangat
berpengaruh bagi pendapatan Negara sehinnga turunnya harga minyak mengakibatkan
turunya pendapatan Negara.
2. Ketergantungan Terhadap Bantuan
Luar Negeri.
Akibat berkurangnya pendapatan
yang di dapat dari Migas, pemerintah melakukan kembali penjadwalan
proyek-proyek pembangunan yang ada, yang terutama yang menggunakan valuta asing.
Mengusahakan peningkatan ekspor komoditi non migas dan terakhir meminta
peningkatan pinjaman luar negeri kepada negara – negara maju. Tahun 1983,
Indonesia negara ketujuh terbesar dalam jumlah hutang dan tahun 1987 naik ke
peringkat keempat. Ironisnya, di tahun 1986/87, sebanyak 81% hutang yang
diperoleh untuk membayar hutang lama ditambah bunganya. Akhir 1970-an, proses
pembangunan di Indonesia mengalami “non market failure” sehingga banyak
kerepotan dalam proses pembangunan, misalnya merebaknya kemiskinan dan
meluasnya kesenjangan pendapatan, terutama disebabkan oleh “market failure”.
Mendekati pertengahan 1980-an,
terjadi kegagalan pemerintah (lembaga non pasar) dalam menyesuaikan mekanisme
kinerjanya terhadap dinamika pasar. Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan
berat akibat kemerosotan penerimaan devisa dari ekspor minyak bumi pada awal
1980-an. Kebijakan pembangunan Indonesia yang diambil dikenal dengan sebutan
“structural adjustment” dimana ada 4 jenis kebijakan penyesuaian sebagai
berikut :
a. Program
stabilisasi jangka pendek atau kebijakan manajemen permintaan dalam bentuk
kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar mata uang dengan tujuan menurunkan
tingkat permintaan agregat. Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai
kebijakan mengurangi defisit APBN dengan memotong atau menghapus berbagai
subsidi, menaikkan suku bunga uang (kebijakan uang ketat) demi mengendalikan
inflasi, mempertahankan nilai tukar yang realistik (terutama melalui devaluasi
September 1986).
b. Kebijakan
struktural demi peningkatan output melalui peningkatan efisiensi dan alokasi
sumber daya dengan cara mengurangi distorsi akibat pengendalian harga, pajak,
subsidi dan berbagai hambatan perdagangan, tarif maupun non tarif. Kebijakan
“Paknov 1988” yang menghapus monopoli impor untuk beberapa produk baja dan
bahan baku penting lain, telah mendorong mekanisme pasar berfungsi efektif pada
saat itu.
c. Kebijakan
peningkatan kapasitas produktif ekonomi melalui penggalakan tabungan dan
investasi. Perbaikan tabungan pemerintah melalui reformasi fiskal, meningkatkan
tabungan masyarakat melalui reformasi sektor finansial dan menggalakkan
investasi dengan cara memberi insentif dan melonggarkan pembatasan.
d. Kebijakan
menciptakan lingkungan legal yang bisa mendorong agar mekanisme pasar
beroperasi efektif termasuk jaminan hak milik dan berbagai tindakan
pendukungnya seperti reformasi hukum dan peraturan, aturan main yang menjamin
kompetisi bebas dan berbagai program yang memungkinkan lingkungan seperti itu.
Dampak dari kebijakan
tersebut cukup meyakinkan terhadap ekonomi makro, seperti investasi asing terus
meningkat, sumber pendapatan bertambah dari perbaikan sistem pajak,
produktivitas industri yang mendukung ekspor non-migas juga meningkat.
Namun hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyarHutang
inilah sebagai salah satu faktor penyebab Pemerintahan Orde Baru runtuh.
Pemerintahan Orde Baru membangun ekonomi hanya berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan pengendalian inflasi tanpa memperhatikan pondasi
ekonomi yang memberikan dampak sebagai berikut:
a)
Kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, sebagai salah satu faktor produksi,
tidak disiapkan untuk mendukung proses industrialisasi.
b)
Barang–barang
impor (berasal dari luar negeri) lebih banyak digunakan sebagai bahan baku
dalam proses industri sehingga industri Indonesia sangat bergantung pada barang
impor tersebut.
c)
Pembangunan
tidak didistribusikan merata ke seluruh wilayah Indonesia dan ke seluruh rakyat
Indonesia sehingga hanya sedikit elit politik dan birokrat serta pengusaha–
pengusaha Cina yang dekat dengan kekuasaan saja yang menikmati hasil
pembangunan.
Arah dan kebijakan Ekonomi yang ditempuh
oleh pemerintah Orde Baru diarahkan pada pembangunan disegala bidang.
Pelaksanaan pembangunan orde baru bertumpu pada program yang dikenal dengan
sebuah program yang dikenal dengan Trilogi Pembangunan, yaitu sebagai berikut.
a) Pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b) Pertumbuhan eoknomi yang cukup tinggi.
c) Stabilitas nasional yabg sehat dan
dinamis.
Pelaksanaan
pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) dilakukan orde baru secara
periodik 5 tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pembangunan
yang dimaksud adalah sebagai berikut.
a) Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Tujuan
dari Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus
meletakkan dasar –dasar pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya. Sasaran yang
hendak dicapai ialah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja dan
kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menekankan kepada pembangunan bidang
pertanian.
b) Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)
Sasaran
utama Pelita II yaitu tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan
prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
c) Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)
Pelita
III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan pada asas pemerataan,
yaitu :
·
Pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak (pangan, sandang dan papan);
·
Pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
·
Pemerataan
pembagian pendapatan;
·
Pemerataan
kesempatan kerja;
·
Pemerataan
kesempatan berusaha;
·
Pemerataan
kesempatan berpartisipasi dalm pembangunan;
·
Pemerataan
penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air; dan
·
Pemerataan
memperoleh keadilan.
d) Pelita IV (1 April 1984 – 13 Maret 1989)
Pada
titik ini pemerintah lebih menitikberatkan kepada sektor pertanian menuju
swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin
industri sendiri.
e) Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)
Pada
Pelita ini pemerintah menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.
f) Pelita VI (1 April 1994 – 31 Maret 1999)
Pada
Pelita VI Pemerintah masih menitikberatkan pembangunan pada sektor ekonomi yang
berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
PEMERINTAHAN REFORMASI (1967-2004)
Pemerintahan reformasi diawali
pada tahun 1998. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo
menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya dikarenakan pemerintahan
Bapak Soerhato dianggap telah banyak merugikan Negara dan banyak yang melakukan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Tahun 1998 merupakan tahun terberat bagi
pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang
dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang semula 1 US$
senilai Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan mencapai Rp. 12.000,-
(5 kali lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Artinya, nilai Rp.
1.000.000,- sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US$ namun setelah tahun 1998
menjadi hanya 100 US$. Hutang Negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan
harus dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya karena
uang yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar
Amerika. Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara
Indonesia sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary
Fund (IMF). Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20
milyar adalah hutang komersial swasta). Pemerintahan reformasi dari tahun
1998 sampai sekarang sudah mengalami beberapa pergantian presiden, antara lain
yaitu
1. Bapak B.J Habibie (21 Mei
1998 – 20 Oktober 1999)
Pada saat pemerintahan presdiden
B.J Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan
yang cukup berarti di bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk
menstabilkan keadaan politik di Indonesia. Presiden B.J Habibie jatuh dari
pemerintahannya karena melepaskan wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia
melalui jejak pendapat
2. Bapak Abdurrahman Wahid
(20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
Pada masa kepemimpinan presiden
Abdurrahman wahid pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan
Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena
pemerintahannya mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama.
3. Ibu Megawati (23 Juli
2001-20 Oktober 2004)
Masa kepemimpinan Megawati
mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan yaitu pemulihan
ekonomi dan penegakan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai
persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan
pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun
b. Kebijakan privatisasi
BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis
dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan
politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak
kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual beberapa asset Negara
untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang Negara tetap saja
menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset telah hilang dan
pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.
4. Bapak Susilo Bambang
Yudhoyono (20 Oktober 2004-sekarang)
Masa kepemimpinan SBY terdapat
kebijakan yang sikapnya kontroversial yaitu
a. mengurangi subsidi BBM
atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh
naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sector pendidikan
dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
b. Kebijakan kontroversial
pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung
Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang
berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
c. Mengandalkan pembangunan
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang
investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah
diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu,
yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah. Investasi
merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari
kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi
investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
d. Lembaga kenegaraan KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dijalankan pada pemerintahan SBY mampu
memberantas para koruptor tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan
sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law. Artinya
SBY tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi
money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang
mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara
besar-besaran dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.
e. Program konversi bahan
bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan bakar minyak
semakin menipis dan harga di pasaran tinggi.
f. Kebijakan impor beras,
tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga gabah menjadi
anjlok atau turun drastis
Pada tahun 2006 Indonesia
melunasi seluruh sisa hutang pada IMF (International Monetary Fund). Dengan
ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam
menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar
negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi
antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat
dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran
kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka
menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada
turunnya investasi. Pengeluaran Negara pun juga semakin membengkak dikarenakan
sering terjadinya bencana alam yang menimpa negeri ini.
KESIMPULAN
Perekonomian Indonesia sejak
pemerintahan masa orde lama hingga masa reformasi masih mengalami beberapa
gejolak. Perekonomian Indonesia masih jatuh bangun. Hal itu dapat dilihat dari
:
1. Kemiskinan yang masih ada
2. Pengangguran tingkat
tinggi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding
dengan jumlah angkatan kerja
3. Maraknya para koruptor
karena hukum di negeri ini kurang tegas (Indonesia termasuk dalam 5 terbesar
Negara terkorup didunia)
4. Masih terjadi kesenjangan
ekonomi antara penduduk yang miskin dan yang kaya
5. Nilai rupiah masih
sekitar Rp 9.000-Rp 10.000
6. Masih memiliki hutang ke
luar negeri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar